Refleksi 70 Tahun Indonesia Merdeka: Mendamba “Pemimpin yang dirindukan”

“Kepemimpinan adalah tindakan, bukan jabatan” (Donald H. McGannon)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UUD’45, Ps 33 ayat 3).

Menjelang ulang tahun kemerdekaan RI ke-70 sayup-sayup terdengar senandung dari seorang rakyat jelata:

Indonesia tanah air Siapa? Katanya Tanah Air Beta

Di tempat lain sekelompok pengamen sedang menyanyikan sebuah lagu:

hidup di NEGERI INI pikiran bingung
sawah ladang disulap menjadi GEDUNG
gedung-gedung tinggi menjulang
tapi berjuta rakyatnya tak bisa PULANG

apalagi zaman kini,
jadi “KULI” di negeri sendiri
keringat diperas tiap hari,
banting tulang untuk anak istri
…(Kanvas)

Dua senandung rakyat kecil, itu senada seperti yang ditirukan oleh mahasiswa eksponen 98 “Rakyat Menjerit…” di era reformasi. Tetapi senandung itu terdengar di hari ini, menjelang Kemerdekaan Indonesia yang ke-70, usia kemerdekaan yang 20 tahun lebih tua dari negara tetangga Singapura. Harga-harga melambung tinggi akibat dilepasnya subsidi BBM, nilai rupiah yang merosot tajam sampai hampir mendekati 14000 (sekitar 13800), bertambahnya pengangguran karena ditutupnya beberapa perusahaan, misalnya di sektor energi dan tambang (batu bara, tambang emas, ..).

Bagaimana tidak menjerit, gedung-gedung supermarket dibangun, pasar tradisional tergusur. Yang dijual buah-buahan import,  sedangkan buah-buahan lokal seperti tomat sengaja dibuang sama petani,karena harga jual yang sangat rendah.

Di level global memang terjadi krisis (naiknya tingkat suku bunga di tingkat global). Di Eropa negara Yunani gulung tikar, Italia belum menunjukkan progres yang berarti untuk bangkit dari krisi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi rata-rata negara Eropa kurang dari 1%. Rusia menghadapi ancaman krisis fiskal akibat menurunnya pendapatan minyak dan gas. Devaluasi Yuan yang merupakan hasil fabrikasi Pemerintah China untuk melakukan bail out exporter mereka agar harga barang-barang China mempunyai harga yang kompetitif di pasaran internasional. Kebijakan ini selain berdampak pada merosotnya nilai rupiah, namun juga berpotensi membanjirnya produk-produk China di pasaran Indonesia. Termasuk produk-produk pertanian yang berpotensi mematikan para petani, jika tidak ada perlindungan dari kebijakan pemerintah. Saat ini pertumbuhan GDP real hanya 4.7% (Quarter ke-2 2015), jauh dibawah potensial yang bisa dicapai. Dan kelesuhan ekonomi ini, memicu presiden Jokowi untuk mengganti 6 menteri di posisi kunci.

Seperti disampaikan Yanuar Rizky, pengamat ekonomi, sekaligus entrepreneur Indonesia dalam sesi wawancara dengan Ketua PPI Italia dalam topik entrepreneurship (http://bit.ly/1LaowYV) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (http://bit.ly/1N6PYHt), disampaikan bahwa di keanehan di Indonesia adalah adanya Pengusaha yang jadi Politisi atau Politisi yang menjadi pengusaha. Kondisi ini rawan terjadinya kebijakan public yang dikeluarkan pejabat/politisi dicampuri kepentingan pribadi (kepentingan bisnis). Bukan hanya tanah yang bisa dikapling-kapling, tetapi proyek-proyek belanja pemerintah juga dikapling-kapling oleh sekelompok pengusaha tertentu. Kondisi-kondisi yang tidak fair dengan keberadaan kartel atau mafia menghambat munculnya pengusaha/entrepeneur baru. Indonesia hanya memiliki rasio entrepreneur sekitar 1.65% (Kementrian Koperasi dan UKM, 2014) dari total populasi, jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (5%) dan Singapura (7%) yang memiliki jumlah penduduk dan sumber daya alam yang kecil.

Tidak hanya mafia migas, tetapi yang paradoks adalah mafia garam, sedangkan Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki pantai yang panjang. Belum mafia produk-produk pertanian seperti importir beras, kedelai, jagung, dan mafia daging. Bahkan yang paradoks lagi, tidak hanya penimbunan barang mati seperti beras, di tengah langkanya daging sapi, ada oknum importir yang menimbun Sapi hidup. Jadi ingat seri kartun dari Inggris Shaun the Ship (Shaun si Domba), domba cerdik yang suka berakrobat bertumpuk-tumpuk seperti manusia. (Harusnya animator Indonesia juga membuat seri kartun Kisah Kehidupan si Kerbau, untuk mendidik masyarakat Indonesia memilih mengkonsumsi daging kerbau, daging asli Indonesia, untuk mengurangi ketergantungan kepada daging Sapi).

Sejarah dan keberadaan lingkaran pengusaha dalam kekuasaan diamini oleh hasil laporan INDEF (http://bit.ly/1HJVyHI, 12 Agustus 2015). Dalam laporan tersebut misalnya dibahas menteri profesional dan menteri ‘jatah partai’ dan kebijakan liberalisasi perdagangan pada masa menteri perdagangan Marie Elka Pangestu (MEP) di mana salah satu yang kontroversi adalah impor garam. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mengacu juga pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD ’45 pasal 33, ayat 3.

Kebijakan public yang dikeluarkan pemerintah hendaknya mengacu pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Negara bukan individu yang bebas menelorkan kebijakan yang ‘nafsi-nafsi’ (sendiri-sendiri) atau elu-elu, gue-gue. Tetapi negara perlu melindungi rakyat kecil yang mempunyai komposisi terbesar dalam piramida penduduk Indonesia. Oleh karena itu kebijakan public jangan sampai didomplengi kepentingan golongan kecil yang memburu keuntungan bisnis semata dari para birokrat (para pemburu rente). Pelepasan subsidi BBM (premium) jelas bagi pemerintah akan mengamankan APBN dan defisit anggaran, dan pemerintah memiliki hampir 200 trilyun (195 trilyun) yang menurut pemerintah akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pengalihan infrastruktur ini harus dapat dipertanggungjawabkan keberhasilannya dalam jangka menengah dengan tingginya serapan anggaran pemerintah pusat, karena rakyat sudah berkorban dengan dampak naiknya BBM yaitu naiknya harga sembako, biaya transportasi, biaya pengobatan, dan lain-lain. Jangan sampai keluar dari pemburu rente mafia migas, masuk ke pemburu rente sektor infrastruktur.

Kelesuhan ekonomi Indonesia memang bukan melulu karena masalah internal. Pada saat ini nilai dollar sangat perkasa pada hampir mata uang yang lain. Harga komoditas global juga turun. Harga batu bara yang merupakan komoditas Indonesia pendukung perekonomian juga mengalami penurunan tajam. Tetapi yang digarisbawahi adalah sebagaimana Pemerintah Cina mengeluarkan jurus devaluasi Yuan untuk menggenjot Ekspor mereka, Pemerintah Indonesia juga harus mengeluarkan Jurus-Jurus Silat agar mampu bertahan dari serangan global. Dalam istilah Yanuar Rizky adalah jurus hutan bakau, yang mampu menahan abrasi pantai akibat dari tingginya terjangan gelombang laut. Banyak PR dalam negeri yang perlu diperbaiki, seperti penyerapan anggaran belanja pemerintah yang masih rendah (26,2% di Semester I 2015), inefficiency birokrasi, misalnya terkuaknya lamanya waktu dwelling time (bongkar-muat) di Pelabuhan Tanjung Priok yang mengindikasikan adanya mafia koruptor. Mafia komoditas perdagangan (mafia daging, mafia beras, mafia gandum…), mafia migas, yang mempermainkan harga komoditas kebutuhan masyarakat, dan koordinasi antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, otoritas moneter, otoritas jasa keuangan), antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (karena adanya otonomi daerah).

Kemudian demokrasi ekonomi bukan berarti memaksakan diaplikasikannya liberalisasi perdagangan tanpa diiringi ada kebijakan perlindungan produk lokal. Liberalisasi pada kenyataannya hanya menguntungkan para bandar dan kartel-kartel perdagangan. Pemerintah harus menguatkan BUMN misalnya Bulog dan melalui tangan-tangan BUMN itu operasi pasar bisa dilakukan (misalnya penambahan suppy beras, cabe, bahkan daging dll) untuk menstabilkan harga. Tidak ada lagi kasus penimbunan yang dilakukan para mafia, karena pemerintah sudah mengantisipasi melalui tangan-tangan BUMN tersebut. Kemudian perlu digalakkan edukasi mengenai produk lokal seperti daging kerbau sebagai alternatif daging sapi. Juga proteksi hasil produk pertanian, misalnya pembelian produk pertanian oleh Bulog. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk2 pertanian dan hasil peternakan, perlu dilibatkan Universitas atau Pusat-pusat Riset sehingga produk lokal tidak kalah dengan komoditas Impor.

Pemerintah, pengusaha dan rakyat saatnya bersatu agar hutan bakau bisa lebat dan mampu menahan gelombang pasang akibat krisis global ataupun kebijakan negara lain yang berdampak pada ekonomi nasional (misalnya kebijakan the fed). Jargon mahasiswa tahun 1998 kembali bergaung “Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan”. Kali ini dalam konteks bersatu dengan pemerintah dan komponen bangsa yang lain untuk mencari solusi menghadapi ancaman krisis ekonomi. Dalam hal valutasi rupiah yang terlalu tinggi, jika diperlukan diterapkannya redenominasi (pemotongan tiga nol) di mana hal ini memerlukan persatuan dan kesepakatan nasional.

Sebagai tantangan setelah HUT RI ke-70 ini adalah penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia pasca krisis ekonomi 1998, dalam periode menteri BUMN dipegang Laksmana Sukardi (tahun 2003) telah melakukan divestasi sektor Telekomunikasi (seperti Indosat) dan sektor perbankan. Kesalahan kebijakan dengan menjual aset strategis ini akan dirasakan pada tahun 2015 ketika memasuki MEA. Di samping itu divestasi sektor telekomunikasi, dapat menyentuh aspek kemerdekaan wilayah udara dalam medan elektromagnetik yang dapat menimbulkan issue keamanan seperti penyadapan pembicaraan para pejabat negara, karena infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki asing.

Pada saat itu Singapora dengan Temaseknya banyak melakukan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia dan yang paling banyak dibeli adalah sektor perbankan dan telekomunikasi.

Trend ini diikuti juga oleh Malaysia dengan Khasanahnya yang juga melakukan FDI di Indonesia, misalnya Maybank dengan membeli BII, dan PT XL Axiata. Bahkan Malaysia saat ini tercatat sebagai investor terbesar mengalahkan Singapura karena investasinya dalam teknologi 4G LTE (Long Term Evolution) dalam sektor Telekomunikasi.

Sekarang kondisinya sejumlah bank ASEAN, khususnya asal Singapura dan Malaysia, sudah malang-melintang di Indonesia dengan penguasaan pasar dan ekspansinya yang signifikan.

Kebalikannya, bank-bank Indonesia merasa kesulitan membuka kantor cabang di negara-negara ASEAN. Sekarang perbankan BUMN Indonesia komplain dengan membawa asas resiprokalitas di sektor perbankan untuk bisa membuka cabang di negara-negara ASEAN. Dari sini terlihat ketidakseimbangan, perbankan Singapore dan Malaysia masuk ke Indonesia melalui pembelian (FDI) sedangkan perbankan Indonesia ingin masuk ke negara-negara tersebut melalui pembukaan cabang.

Intinya, ada kesalahan kebijakan yang dilakukan pemerintah pada saat itu dengan menjual asset strategis yang dampaknya dirasakan saat ini di mana kita akan memasuki MEA. Sekarang perbankan nasional menuntut diaplikasikannya disinsentif bagi perbankan asing untuk beroperasi di Indonesia, jika negara mereka tidak memberikan kemudahan bagi pembukaan cabang bank-bank Indonesia di negara mereka.

Keunggulan Indonesia yang tidak terbantahkan dibandingkan dengan negara ASEAN lain adalah luasnya geografi dan jumlah penduduknya. Tetapi jangan sampai seperti senandung pengamen tadi, rakyat Indonesia menjadi KULI di negeri sendiri, sedangkan kekayaan alam dan pasar demografi dikuasai oleh asing.

Semoga di tengah kekhawatiran ancaman krisis ekonomi dan persaingan dalam globalisasi terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN, muncul sosok-sosok pemimpin termasuk para menteri yang baru dilantik, yang mampu menyatukan semua komponen bangsa dengan tindakan dan langkah nyata untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dan demi kesejahteraan rakyat dan tercapainya keadilan sosial.

(Penulis: Masruri, Ketua PPI Italia).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s